Pemkab Lampung Timur dorong pesisir jadi pusat pertumbuhan ekonomi

Lampung Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Kementerian Koperasi mendorong wilayah pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan melalui pengembangan usaha berbasis koperasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pertamina Patra Niaga, Agrinas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Kolaborasi itu dibahas dalam Seminar Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi yang digelar di aula rumah dinas Bupati Lampung Timur, di Kota Sukadana.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, di Sukadana, Jumat, mengatakan wilayah pesisir memiliki potensi perikanan yang besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih tertinggal dibandingkan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian.

“Ada kesenjangan yang cukup tinggi. Desa-desa di daerah pesisir masih menjadi penyumbang angka kemiskinan terbesar,” katanya.

Ia menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat pesisir adalah musim angin timur yang berlangsung cukup lama, sehingga berdampak pada aktivitas melaut dan menurunkan pendapatan nelayan secara signifikan.

Dia berharap muncul rekomendasi kebijakan yang efektif, agar pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Lampung Timur.

Ela mengatakan pemerintah juga mendorong perluasan akses pembiayaan bagi nelayan, termasuk melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) daerah.

“Misalnya, jika nelayan mengalami kendala mendapatkan solar, pembiayaan bisa melalui LPDB Kemenkop atau BPRS Lampung Timur. Ada juga akses KUR daerah dengan persyaratan agunan yang lebih ringan dibandingkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),” ujarnya lagi.

Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi Panal Barus mengatakan hasil riset dan seminar tersebut akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

Ia menyebut kajian itu juga penting sebagai bahan persiapan operasional Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Panal, wilayah pesisir memiliki potensi perikanan dan sumber daya alam yang besar. Jika dikelola secara optimal, potensi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan akses bahan bakar, kebutuhan es untuk menjaga mutu hasil tangkapan, dan kepastian harga jual ikan.

Karena itu, katanya lagi, pemerintah mendorong penyediaan akses stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) solar bersubsidi yang lebih dekat dengan nelayan, ketersediaan es balok, serta mekanisme pemasaran hasil tangkapan dengan harga yang menguntungkan.

“Setiap hasil tangkapan nelayan diharapkan bisa dibeli dengan harga yang menguntungkan, sehingga nelayan dapat lebih cepat sejahtera,” katanya pula.

Seminar tersebut turut dihadiri pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), koperasi unit desa (KUD), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok nelayan, kepala desa, serta camat dari wilayah pesisir.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.