Pemkab: Sebanyak10 desa jadi percontohan penghidupan inklusif di Sigi

Selasa, 4 Agustus 2026 15:04 WIB

Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat pada Workshop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Exit Strategy program penghidupan yang inklusif dan peka risiko bagi penyandang disabilitas dan perempuan yang berada dalam kondisi kehidupan yang rentan atau program PAKAGASI di Palu, Selasa (4/8/2026). ANTARA/Nur Amalia Amir

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, menyebut 10 desa sebagai percontohan program penghidupan inklusif dan peka risiko bagi penyandang disabilitas dan perempuan, guna memperkuat ketangguhan masyarakat.

“10 desa ini menjadi pilot project atau percontohan bagi desa-desa yang lain. Jadi ini bisa menjadikan praktik-praktik baik untuk desa-desa yang lain,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sigi Nuim Hayat di Palu, Selasa.

Pada Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Exit Strategy Program Penghidupan yang Inklusif dan Peka Risiko bagi Penyandang Disabilitas dan Perempuan (Program Pakagasi), ia mengatakan program tersebut dilaksanakan untuk memperkuat ketangguhan sosial ekonomi masyarakat serta membangun ketangguhan desa dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

Program Pakagasi menyasar perempuan dan penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan. Program itu dilaksanakan di 10 desa yang tersebar di tiga kecamatan yakni Desa Bangga, Bulubete, dan Rogo di Kecamatan Dolo Selatan. Kemudian di Desa Omu, Simoro, dan Pakuli Utara di Kecamatan Gumbasa, serta Desa Pombewe, Jono Oge, Lolu, dan Mpanau di Kecamatan Sigi Biromaru.

Adapun 10 desa tersebut mendapatkan pendampingan dari Yayasan Sikola Mombine melalui dukungan Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena itu dia mengapresiasi Yayasan Sikola Mombine, ASB, Kemendagri, dan berbagai pihak yang telah berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi.

Ia juga mengatakan pendampingan program tersebut perlu dievaluasi untuk melihat hasil yang telah dicapai sekaligus menentukan program yang dapat diterapkan di desa lainnya.

“Teman-teman kepala desa, coba dievaluasi yang 10 desa yang sudah diberikan pendampingan oleh teman-teman Sikola Mombine ini melalui pendanaan ASB, sehingga kita bisa menduplikasi program-program itu ke desa-desa yang lain,” ujarnya.

Selain evaluasi program, pemerintah desa dan mitra di tingkat desa maupun kecamatan diminta memberikan catatan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan.

“Kita ingin memperbaiki dari baik menjadi baik dan lebih baik lagi. Untuk memperbaikinya tentu ya dengan catatan-catatan dari teman-teman semua,” katanya.

Program Pakagasi telah berjalan sejak 1 September 2023 dan dijadwalkan berakhir pada 30 Desember 2026. Nuim Hayat berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi hingga akhir pelaksanaan program agar hasil pendampingan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan organisasi non-pemerintah diperlukan karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan.

“Oleh karena itu partisipasi dari teman-teman LSM, dari teman-teman di luar pemerintahan ini kami sangat harap untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.