Purbaya Sebut Kebijakan Fiskal dan Moneter Lebih Sinkron Dibanding Era Jokowi - Makro Katadata.co.id

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut koordinasi kebijakan fiskal dan moneter pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih sinkron dibandingkan periode sebelumnya. Koordinasi itu, kata dia, menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Bendahara negara ini mengatakan, pemerintah memastikan kecukupan likuiditas di sistem keuangan agar sektor swasta dapat kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi bersama belanja pemerintah.

“Kenapa kita bisa tumbuh lebih baik? Karena kita melakukan kebijakan fiskal yang lebih sinkron dengan kebijakan moneter. Jadi kita pastikan bekerja sama dengan moneter bahwa ada cukup uang di sistem perekonomian,” kata Purbaya saat memberikan sambutan ketika menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), di BSD City, Banten, Selasa (4/8).

Ia membandingkan kinerja ekonomi pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurut Purbaya, pada era SBY pertumbuhan ekonomi rata-rata mendekati 6% ditopang oleh pertumbuhan kredit yang mencapai sekitar 22%, sehingga sektor swasta menjadi mesin utama pertumbuhan.

Sebaliknya, ia menyebut pada era Jokowi pertumbuhan ekonomi berada di bawah 5% dengan pertumbuhan kredit rata-rata hanya sekitar 6% hingga 7%. Dalam pandangannya, kondisi tersebut membuat belanja pemerintah menjadi penggerak utama perekonomian, sementara kontribusi sektor swasta relatif melemah.

“Yang 10 tahun pertama swasta saja yang kerja, 10 tahun kedua hanya pemerintah saja yang kerja,” kata Purbaya.

Purbaya mengatakan, pemerintah saat ini berupaya mengaktifkan kembali kedua mesin pertumbuhan ekonomi tersebut secara bersamaan. Menurut dia, apabila sektor pemerintah dan sektor swasta sama-sama bergerak, target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai.

“Kalau saya berhasil memastikan kedua mesin pertumbuhan itu bekerja secara bersamaan, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta, maka pertumbuhan 6% bukan sesuatu yang sulit dicapai. Bahkan di atas itu juga bukan hal yang terlalu sulit,” katanya.

Ia menjelaskan strategi tersebut ditempuh dengan menjaga kecukupan likuiditas melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah, kata dia, telah menempatkan dana pemerintah di perbankan dan menambah likuiditas agar penyaluran kredit kembali meningkat.

Menurut Purbaya, penambahan likuiditas akan menurunkan biaya dana perbankan sehingga suku bunga kredit dapat bergerak turun. Dengan demikian, dunia usaha akan lebih terdorong melakukan ekspansi dan meningkatkan investasi.

“Ketika kita injek uang ke sistem, otomatis harga uang di pasar turun. Kalau supply uang bertambah, bunga turun, orang mulai berani pinjam dan pengusaha mulai ekspansi bisnisnya,” katanya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6% pada paruh kedua 2026.

“Strategi yang dikembangkan oleh Presiden Prabowo adalah memastikan ada cukup likuiditas di sistem sehingga sektor swasta dapat tumbuh bersama sektor pemerintah. Dengan kebijakan ini, saya yakin pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit dicapai,” kata Purbaya.