Pemkab Sumbawa Barat mendorong integrasi data pertanahan

Sumbawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung integrasi data pertahanan dalam memperkuat pengelolaan aset dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di daerah setempat.

"Pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah diperkuat melalui integrasi data pertanahan, aset, dan pajak daerah," kata Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmasnyah saat acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Badan Pertanahan Nasional di Sumbawa Barat, Senin.

Ia mengatakan kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama kedua pihak dalam mempercepat sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah, melakukan inventarisasi dan penelusuran aset.

Selain itu, untuk mengembangkan pertukaran dan pemanfaatan data pertanahan, aset daerah, dan pajak daerah.

Dalam pelaksanaannya, integrasi data tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Nota Kesepakatan juga memuat pemanfaatan data peralihan hak atas tanah, peningkatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikat aset tanah pemerintah daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

Ia mengatakan selain memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan, kesepakatan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya data pertanahan berbasis spasial yang valid dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya Sumbawa Barat menuju Kabupaten lengkap Tahun 2026.

"Ini salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan aset untuk peningkatan PAD," katanya

Penandatanganan itu dilakukan Bupati Sumbawa Barat H Amar Nurmansyah bersama Kepala Kantor Pertanahan KSB Muhammad Abdul Kadir Jailani serta disaksikan Sekretaris Daerah drh Hairul, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).