Pemprov Jabar terus kebut merevitalisasi 32 ha Kebun Karet Jalupang Subang - ANTARA News Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengebut proyek revitalisasi 32 hektare (ha) Kebun Karet Jalupang di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, guna memulihkan lahan aset daerah yang sebelumnya sempat beralih fungsi secara ilegal menjadi kebun singkong.

Proyek pemulihan aset yang diinstruksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut mencatatkan progres positif pada tahap awal, dengan berhasil menanam 4.200 bibit karet di atas lahan seluas tujuh hektare yang kini memasuki fase pemeliharaan intensif.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat Gandjar Yidniarsa di Bandung, Kamis, mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan lapangan, tingkat keberhasilan tumbuh bibit karet di kawasan tersebut terbilang sangat tinggi karena mampu beradaptasi cepat dengan ekosistem tanah setempat.

"Sudah tumbuh tunas-tunas baru, tingkat kematian kurang dari 1 persen atau kurang dari 10 pohon," kata Gandjar.

Gandjar menjelaskan, pengambilalihan fungsi lahan ini juga memulihkan kualitas struktur tanah yang sempat terdegradasi, sekaligus meningkatkan kembali kandungan unsur hara yang dibutuhkan bagi vegetasi dan keseimbangan lingkungan kawasan.

Skema pemulihan lahan pemerintah ini, disebut tidak menyingkirkan masyarakat lokal, melainkan memberdayakan para mantan penggarap kebun singkong sebagai tenaga kerja resmi revitalisasi.

Warga disokong memanfaatkan area pinggiran lahan untuk menanam komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa dan serai wangi sebagai sumber pendapatan tambahan.

Pemprov Jabar menargetkan seluruh bentang 32 hektare Kebun Karet Jalupang rampung terhijaukan pada akhir tahun 2026, di mana saat ini, petugas lapangan telah menyiapkan seluruh lubang tanam untuk mengejar akselerasi penanaman masif pada puncak musim hujan Oktober 2026.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Riza Fahriza

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.