Pemprov Sumsel siapkan langkah atasi antrean solar subsidi di SPBU

Rabu, 9 September 2026 08:49 WIB

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru. (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk mencari solusi atas antrean yang dalam beberapa hari terakhir semakin panjang, termasuk di Kota Palembang.

Berdasarkan komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga, terdapat kendala pada pasokan solar yang didistribusikan menuju sejumlah SPBU.

Pasokan solar ke SPBU saat ini bergantung pada sejumlah vendor. Terdapat sekitar tujuh vendor yang memasok kebutuhan tersebut dengan sumber pasokan berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Dumai dan Sulawesi.

Ketika pasokan dari vendor tertentu mengalami hambatan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel harus mengambil pasokan dari wilayah lain, termasuk Lampung.

Oleh Karena itu, Pemprov Sumsel meminta ketersediaan stok biosolar di SPBU dijaga secara konsisten sehingga tidak sampai kosong dan menyebabkan antrean kendaraan.

Selain menjaga stok, pihaknya juga mendorong Pertamina mempertimbangkan penggunaan lebih banyak vendor lokal untuk mendukung distribusi BBM di Sumsel. Sebab, pemasok lokal dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko gangguan distribusi karena jarak sumber pasokan yang lebih dekat.

Pemprov Sumsel turut menyoroti persoalan kuota BBM subsidi, sebab sebelumnya pihaknya telah mengusulkan kebutuhan sekitar 2,8 juta kiloliter (KL) untuk seluruh jenis BBM bersubsidi di luar Pertalite.

Untuk Pertalite, usulan kebutuhan yang disampaikan sekitar 1,7 juta KL. Namun, realisasi kuota yang diterima disebut hanya sekitar 750 ribu KL. Sedangkan, untuk kuota solar dan jenis BBM subsidi lainnya sekitar 629 ribu KL, lebih rendah dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang mencapai 655 ribu KL.

Perbedaan kuota tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kelancaran distribusi BBM ketika kebutuhan masyarakat meningkat.

Pemprov Sumsel juga meminta pengawasan terhadap praktik pelangsiran BBM subsidi diperketat, karena adanya dugaan penggunaan barcode ganda untuk mendapatkan solar subsidi.

Deru mengingatkan masyarakat yang tidak masuk kategori penerima BBM subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk menjaga kuota subsidi agar dapat dinikmati masyarakat yang berhak.

"Kalau masyarakat kita tidak layak pakai subsidi, jangan pakai subsidi," kata dia.