RI belum terima nota diplomatik dari negara ASEAN soal karhutla - ANTARA News Jawa Timur

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dave Laksono mengonfirmasi belum ada negara yang menyampaikan nota protes terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

“Sejauh informasi yang saya terima, belum ada konfirmasi mengenai adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia,” ujar Dave Laksono saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya memastikan penanganan karhutla secara efektif di lapangan serta menjaga komunikasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya terkait dampak kebakaran tersebut.

Ia meminta pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla secara cepat dan terpadu.

“Deteksi dini, pemadaman, operasi udara, pengawasan terhadap pembukaan lahan, serta penegakan hukum harus berjalan secara terpadu. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dipastikan efektif, terutama di wilayah yang memiliki potensi karhutla cukup tinggi,” kata Dave.

Selain itu, dia juga meminta Pemerintah Indonesia untuk terus menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura.

Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia dapat menyampaikan langkah-langkah penanganan yang dilakukan sekaligus membuka ruang koordinasi untuk pertukaran informasi dan kerja sama teknis apabila diperlukan.

“Dengan komunikasi yang baik, kita dapat memastikan persoalan ini ditangani secara proporsional dan tidak berkembang menjadi persoalan diplomatik,” tutur Dave.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi masyarakat dan lingkungan, serta tetap terbuka terhadap kerja sama regional.

“Saya optimistis bahwa dengan langkah yang cepat, terukur, dan terkoordinasi, dampak karhutla dapat ditekan sehingga tidak berkembang menjadi cross-border issue (permasalahan lintas batas),” ucap Dave.

Pada Jumat (21/8), Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kabut asap akibat karhutla di Kalimantan telah menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan.

Singapura juga telah meminta warganya mewaspadai dampak karhutla di Indonesia. Untuk itu, ia meminta agar hal tersebut segera ditanggulangi.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.

Dalam taklimat media pada 13 Agustus lalu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan negara tetangga serta memanfaatkan mekanisme ASEAN yang ada untuk menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Asia Tenggara.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.