Rosan: Sistem DSI deteksi pelaporan ekspor di bawah nilai sebenarnya

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan sistem Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mampu mendeteksi pelaporan ekspor di bawah nilai sebenarnya (under invoicing) melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Rosan mengatakan sistem tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis.

"Objektifnya adalah bagaimana yang selama ini 'under invoicing' itu bisa kita deteksi," katanya.

Menurut Rosan, DSI mengintegrasikan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta instansi terkait lainnya sehingga memungkinkan pencocokan data harga, volume ekspor, bea keluar, dan pajak.

Ia mengatakan sejak uji coba sistem diberlakukan, selisih data yang sebelumnya rata-rata mencapai sekitar 30 persen kini semakin kecil setelah menggunakan indeks pembanding.

Saat ini DSI memantau ekspor batu bara, kelapa sawit, dan "ferro alloy" beserta produk turunannya sebagai tahap awal pelaksanaan kebijakan Ekspor Satu Pintu.

Masa evaluasi berlangsung selama tiga bulan sebelum implementasi penuh pada 1 September 2026.

Rosan menambahkan DSI pada tahap berikutnya direncanakan berperan sebagai agen penjual tunggal, meski eksportir tetap dapat melakukan transaksi langsung dengan pembeli sesuai kontrak yang dimiliki.

Baca juga: Prabowo: DSI kelola devisa 10,5 miliar dolar AS setelah sebulan terbentuk

Baca juga: Ekonom sebut perlu sistem verifikasi real-time cegah under-invoicing

Baca juga: Prabowo: kerugian ekspor curang selama 34 tahun capai Rp15.400 triliun

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.