Wamensos: Negara jemput anak keluarga miskin untuk putus kemiskinan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan negara menjemput anak dari keluarga miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Agus Jabo Priyono dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan Sekolah Rakyat secara khusus menyasar anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2,” kata Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Baca juga: Menteri PU: Pembangunan Sekolah Rakyat Tanjungpinang rampung Juni 2027
Menurutnya, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diputus dari sumbernya melalui investasi pada pendidikan berkualitas.
“Jadi, tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar-generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu. Pak Presiden tidak mau kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” kata dia.
Ia menjelaskan anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tapi juga berpotensi menghadapi persoalan gizi, sanitasi, kepercayaan diri, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung.
“Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini supaya anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” kata Agus Jabo.
Saat ini, menurut Agus Jabo, masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapat akses pendidikan. Sementara kemampuan penyediaan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ini baru sekitar 43 ribu siswa.
“Targetnya di 2029 ada 1 juta siswa. Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih panjang,” kata Agus Jabo.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong daerah mempercepat kesiapan lokasi Sekolah Rakyat. Salah satu daerah yang menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara.
Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe.
Eliyunus mengatakan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Nias Barat, karena angka kemiskinan di daerah itu masih tinggi. Dari sekitar 97.856 jiwa penduduk, 22,47 persen masih berada dalam kategori miskin.
Baca juga: 270 siswa Sekolah Rakyat Jepara jalani MPLS
Baca juga: Kemensos: Gempa tidak mengganggu aktivitas di Sekolah Rakyat NTT
Selain Nias Barat, Pemda Kabupaten Grobogan, menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi dan berada di kawasan permukiman perkotaan dan memiliki dukungan infrastruktur yang memadai.
Lokasi juga dekat dengan rumah sakit dan pusat pemerintahan kabupaten, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Agustinus Budi, Alif Kamar, Virgo Sulianto, Hendri Kurniawan, Dardo Pratisyo, Sekber Sekolah Rakyat, Herman Koswara, Plt Direktur PSKB Masryani Mansyur, Kepala Dinsos Grobogan Indri Agus Velawati, dan Baperinda Grobogan Wahyu.
Pewarta: Santoso
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.