BGN Ajukan Anggaran Rp 240,2 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2027 |Republika Online

Pelajar membawa kotak berisi makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri Pejaten Barat 01, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir triwulan II 2026 dengan menjangkau sebanyak 63,13 juta penerima manfaat. Menurutnya, pelaksanaan program MBG menjadi salah satu faktor peningkatan belanja pemerintah pusat pada semester tahun ini. Sementara berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, mewajibkan anggaran program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 240,2 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rencana anggaran tersebut dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Sudaryono menjelaskan, penyusunan anggaran BGN 2027 dilakukan melalui dua tahapan, yakni pagu indikatif dan pagu anggaran. Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 9 Agustus 2026, pagu anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp 240,2 triliun.

"Tepatnya adalah Rp 240.201.299.678.000. Terdapat efisiensi sebesar Rp 25 triliun khusus pada komponen bantuan pemerintah untuk MBG, yang dari semula Rp 265,5 triliun menjadi Rp 232,5 triliun. Angka Rp 240,2 triliun tersebutlah yang menjadi dasar rencana kerja dan anggaran yang kami sampaikan pada siang hari ini," kata Sudaryono.

Dari total anggaran tersebut, Rp 232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Makanan Bergizi Gratis. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi Rp 7,33 triliun atau 3,05 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran BGN 2027 terdiri atas belanja barang sebesar Rp 233,12 triliun atau 97,05 persen dan belanja pegawai sebesar Rp 7,08 triliun atau 2,95 persen.