Bos Pengusaha Sawit Buka Suara Soal Karhutla Landa Kalimantan-Sumatera

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkap kondisi terbaru lahan perkebunan sawit anggotanya di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan hingga kini belum ada laporan yang diterima organisasi terkait lahan anggota yang terdampak kebakaran.

"Saya belum dapat laporan anggota Gapki yang terkena kebakaran, justru sekarang mereka bersama cabang Gapki melakukan pemadaman kebakaran walaupun di luar konsesi mereka," ujar Eddy kepada CNBC Indonesia, Senin (24/8/26).

Kegiatan pemadaman dilakukan bersama cabang GAPKI di daerah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi. Upaya tersebut bahkan dilakukan ketika lokasi kebakaran berada di luar area konsesi perusahaan anggota.

"Ini sudah dilakukan oleh cabang-cabang Gapki yang arealnya rawan kebakaran, seperti di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bahkan anggota Gapki membantu mengirimkan 2 helicopter untuk pemadaman walaupun di luar konsesi," kata Eddy.

Kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak hanya berlangsung di dalam wilayah perkebunan. GAPKI juga terus memantau perkembangan kondisi di daerah melalui pengurus dan anggotanya. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respons apabila muncul titik kebakaran yang membutuhkan penanganan.

"Justru sekarang mereka bersama cabang Gapki melakukan pemadaman kebakaran walaupun di luar konsesi mereka," ujar Eddy.

Kesiapsiagaan dunia usaha juga mendapat perhatian luas, belakangan muncul titik lokasi kebakaran. Data hotspot yang berasal dari Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) maupun BMKG perlu diverifikasi langsung di lapangan. Proses ground truthing diperlukan untuk memastikan apakah titik panas yang terdeteksi benar-benar menunjukkan adanya kebakaran.

"Padahal di lapangan ya, yang paling perlu itu kan, data tadi dibilang data hotspot dari SiPongi, dari BMKG, itu kan perlu di ground truthing ya," kata Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak sekaligus Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Gusti Hardiansyah.

Kesiapan penanganan karhutla juga perlu dibarengi dengan penjelasan kepada masyarakat mengenai operasi modifikasi cuaca (OMC).
Berbagai unsur seperti BMKG, TNI, dan Polri telah menyiapkan pesawat untuk mendukung operasi tersebut.

"Dan yang paling penting ini, penjelasan masyarakat bahwa operasi modifikasi cuaca, artinya apa? Kita lihat kesiapan BMKG, TNI, Polri, pesawat-pesawat sudah siap, pendanaan dari Kementerian Sekretariat Negara juga sudah siap, tapi karena awannya tipis ya, tipis sekali. Jadi ini juga perlu kita jelaskan," ujar Gusti.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan atau terdapat pihak yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan karhutla, penegakan hukum harus dilakukan.

"Kalau memang kejadiannya sengaja dibakar atau tidak melakukan SOP yang dilakukan, saya pikir penindakan hukum harus juga dilakukan," sebut Gusti.

(hoi/hoi) [Gambas:Video CNBC]