PBD luncurkan SP2D daring perkuat tata kelola anggaran daerah - ANTARA News Papua Tengah

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Sorong, Jumat, mengatakan penerapan SP2D daring dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan momentum penting bagi provinsi tersebut dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Agenda ini merupakan bagian dari transparansi pengelolaan keuangan daerah menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transaksi nontunai," katanya pada peluncuran SP2D daring di Kota Sorong.

Menurut Elisa, sebagai daerah otonom baru, Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu memastikan pengelolaan setiap rupiah APBD dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

Ia mengatakan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk mengubah proses administrasi yang sebelumnya panjang dan bergantung pada dokumen fisik menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan mudah dipantau.

Melalui SP2D daring yang terintegrasi dengan SIPD, kata dia, proses pengajuan, penerbitan, penyampaian, verifikasi, hingga pemrosesan SP2D dapat dilakukan secara elektronik dan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Papua.

"Integrasi tersebut akan memperpendek rantai birokrasi, mengurangi penggunaan dokumen fisik, menekan risiko kesalahan administrasi, serta mempercepat proses pencairan dana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah," ujar dia.

Elisa menambahkan sistem tersebut juga menyediakan jejak digital sehingga setiap transaksi dapat dipantau dan ditelusuri kembali untuk kepentingan pemeriksaan maupun pengawasan.

Dengan sistem terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko duplikasi dokumen, manipulasi data, keterlambatan penyampaian SP2D, serta ketidaksesuaian antara dokumen pencairan dan transaksi pada rekening kas daerah.

Namun, Elisa menegaskan percepatan pencairan anggaran tidak boleh mengesampingkan aspek ketepatan, keamanan, kepatuhan, dan akuntabilitas.

"Setiap SP2D yang diterbitkan harus didasarkan pada dokumen yang benar, anggaran yang tersedia, kegiatan yang sah, serta telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Selain SP2D daring, Pemprov Papua Barat Daya juga menerapkan KKPD sebagai bagian dari upaya membangun sistem pembayaran pemerintah yang lebih modern, aman, dan efisien.

Menurut Elisa, penggunaan KKPD dapat mengurangi kebutuhan perangkat daerah menyimpan atau membawa uang tunai dalam jumlah besar sehingga menekan risiko kehilangan, pencurian, kesalahan pembayaran, maupun kesulitan dalam penelusuran transaksi.

"KKPD hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai peruntukan belanja, tersedia anggarannya, serta didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap, sah, dan benar," ujar dia.

Ia meminta seluruh perangkat daerah, bendahara, dan pengelola keuangan memahami batas kewenangan serta memastikan penggunaan KKPD tidak melampaui pagu anggaran dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Elisa juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, keamanan sistem, koordinasi, serta pengawasan internal dalam menentukan keberhasilan penerapan SP2D daring, SIPD, dan KKPD.

Ia meminta Inspektorat dan aparat pengawasan memperkuat pengendalian internal berbasis risiko sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kesalahan, tetapi mampu mencegah potensi kesalahan sejak awal.

Selain memperkuat tata kelola APBD, Elisa berharap digitalisasi transaksi pemerintah dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah dengan membuka ruang lebih besar bagi koperasi, UMKM, dan pelaku usaha asli Papua untuk masuk dalam ekosistem pembayaran elektronik pemerintah.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.