Pemprov Kalbar minta formula Dana Bagi Hasil lebih berkeadilan - ANTARA News Kalimantan Barat

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta pemerintah pusat merumuskan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2027 yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.

"Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil. Tentu akan menjadi tidak adil apabila Dana Bagi Hasil yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah ini," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis.

Menurut dia, Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan mineral yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

Ia menyebutkan saat ini terdapat lima industri smelter di Kalimantan Barat yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) sehingga diperlukan dukungan kebijakan fiskal yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi daerah penghasil.

Di sisi lain, Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan seperti fluktuasi harga komoditas, kebijakan ekspor, penyesuaian produksi industri, hingga tingginya ketergantungan terhadap sektor primer.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong hilirisasi industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan publik dan perpajakan.

"Selain persoalan DBH, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga meminta dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan belanja pegawai, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang semakin membebani anggaran daerah," tuturnya.

Krisantus berharap dukungan APBN terhadap belanja pegawai dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Ia juga menyoroti mulai beroperasinya Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah yang telah melakukan ekspor perdana pada Juni 2026 dan dinilai menjadi momentum penguatan daya saing ekonomi Kalimantan Barat melalui peningkatan konektivitas dan efisiensi logistik.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan seluruh aspirasi daerah terkait transfer ke daerah, Dana Bagi Hasil, hingga pembangunan infrastruktur strategis akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan APBN Tahun 2027.

Menurut dia, salah satu persoalan yang banyak disampaikan pemerintah daerah dalam kunjungan kerja tersebut adalah tingginya porsi belanja pegawai dalam APBD yang di sejumlah daerah bahkan telah melampaui 50 persen dari total anggaran daerah.

Pewarta: Rendra Oxtora
Uploader : Admin Antarakalbar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.