Sekolah Rakyat Jangkau 44 Ribu Siswa, Pemerintah Bidik Kemandirian Ekonomi Keluarga
Selasa, 20 Oktober 2026 - 15:04 WIB
Bandung, VIVA – Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi dua aspek penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selain membuka akses pendidikan bagi anak, dukungan terhadap orang tua untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan juga diperlukan agar kesejahteraan keluarga dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Baca Juga
Integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan menjadi salah satu pendekatan yang didorong pemerintah. Melalui langkah ini, keluarga prasejahtera diharapkan tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas ekonomi hingga mampu mandiri.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi pintu masuk untuk memperluas pemberdayaan keluarga. Program tersebut telah menjangkau sekitar 44.000 siswa yang mewakili potensi sasaran pemberdayaan bagi keluarga mereka.
Baca Juga
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pelatihan Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi (LAKSMI) bagi 100 pelaku usaha mikro di Bandung Raya. Program ini berfokus pada ibu atau wali siswa Sekolah Rakyat agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
“Bansos, sementara. Berdaya, selamanya. Sederhananya begitu,” kata Gus Ipul dalam acara Model Wadah Ekosistem Pemberdayaan Usaha Masyarakat Melalui Perintis Berdaya Connect di Bandung Creative Hub, Kota Bandung, Selasa, 20 Oktober 2026.
Baca Juga
Pemerintah Dorong Integrasi Bansos dan Pemberdayaan
Gus Ipul menjelaskan, integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka jalan bagi keluarga penerima manfaat untuk mencapai kemandirian ekonomi.
Menurutnya, bantuan sosial dan pemberdayaan memiliki tujuan yang saling berkaitan. Namun, pelaksanaannya selama ini kerap belum terhubung secara optimal karena adanya ego sektoral dan persoalan koordinasi antarlembaga.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Untuk kepentingan itu, Presiden menghadirkan Kemenko Pemberdayaan. Presiden menyadari dua ini sering tidak ketemu (bansos dan pemberdayaan). Di antara keduanya ini ada ego sektoral dan masalah-masalah yang rumit yang seringkali tidak pernah dibahas dengan duduk bersama,” kata dia.
Karena itu, Gus Ipul mengapresiasi peran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin Muhaimin Iskandar dalam memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Halaman Selanjutnya
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghubungkan berbagai program pemerintah agar bantuan sosial dapat dilanjutkan dengan intervensi pemberdayaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.