TEP Universitas Brawijaya kenalkan kompor biomassa kepada warga Sorong

Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dari Universitas Brawijaya mengenalkan penggunaan kompor biomassa kepada warga kawasan transmigrasi Klamono–Segun, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, sebagai alternatif saat akses minyak tanah dan gas terbatas.

Anggota TEP Universitas Brawijaya Yogi mengatakan pendampingan tidak berhenti pada pengenalan penggunaan kompor, tetapi juga mencakup pembagian unit secara terbatas kepada warga yang bersedia mengikuti pelatihan atau telah menjalankan usaha.

“Selanjutnya, kami tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga membagikan unit kompor biomassa secara terbatas dengan prioritas bagi warga lokal dan transmigran yang bersedia dilatih atau sudah memiliki wirausaha,” kata Yogi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut tim, penggunaan biomassa dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap minyak tanah sekaligus memanfaatkan bahan bakar yang relatif mudah ditemukan di lingkungan sekitar.

Ia menjelaskan bahwa kompor tersebut dapat menggunakan bahan bakar yang tersedia di sekitar masyarakat, antara lain kayu, arang, serbuk gergaji, dan batok kelapa.

Pendampingan tersebut juga dikembangkan ke sektor usaha dengan membantu warga mengolah talas dan pisang menjadi keripik untuk meningkatkan nilai jual komoditas lokal dan membuka peluang tambahan pendapatan.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat Ulike mengatakan keterbatasan akses bahan bakar masih dirasakan sebagian masyarakat di Sorong, baik untuk minyak tanah maupun gas.

“Ada juga gas, tapi gas terbatas. Ada orang-orang di atas yang bisa jangkau, tapi masyarakat ke bawah terkadang sulit. Jadi, pengadaan kompor ini bagi saya sangat baik dan sangat bagus. Saya percaya akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” ujar Ulike.

Program pengenalan kompor biomassa dan pendampingan usaha tersebut berlangsung di empat titik serta telah menjangkau puluhan warga, termasuk masyarakat lokal di Distrik Klasafet.

Hasil olahan pangan warga dan inovasi kompor biomassa juga telah diperkenalkan dalam dua pameran UMKM daerah di Kabupaten Sorong sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar produk masyarakat.

Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan, TEP Universitas Brawijaya bersama warga menyiapkan rintisan kios hilirisasi yang dirancang menjadi titik distribusi kompor biomassa dan akses air bersih.

Kios tersebut juga akan digunakan untuk menampung produk olahan masyarakat agar dapat dipasarkan, mulai dari lingkungan lokal hingga wilayah perkotaan.

Kementrans menempatkan TEP sebagai salah satu instrumen untuk memetakan kebutuhan dan potensi kawasan secara langsung sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi lapangan.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan hasil kerja peserta TEP akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi.

“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” ucap Iftitah.

Sebelumnya, Kementrans pada Juli 2026 melepas 1.476 peserta TEP yang tergabung dalam 246 tim untuk bertugas di 53 kawasan transmigrasi. TEP 2026 diarahkan tidak hanya melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi, tetapi juga menjalankan aksi nyata di kawasan penugasan.

Baca juga: Kementrans lepas 1.476 peserta TEP 2026 ke 53 kawasan transmigrasi

Kementerian juga mengarahkan TEP untuk mengembangkan industri berbasis potensi lokal di kawasan transmigrasi.

Program tersebut menjadi bagian dari transformasi transmigrasi menuju pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan industri dan hilirisasi.

Di Kabupaten Sorong, pemerintah daerah pada Agustus 2026 mengusulkan pembangunan dua satuan permukiman transmigrasi lokal di wilayah Klamono dan Segun kepada Kementerian Transmigrasi.

Dua lokasi yang diusulkan, yakni SP Klagulus dan SP Klafotom, masing-masing direncanakan memiliki sekitar 100 unit rumah dengan prioritas bagi masyarakat asli Papua yang memiliki hak ulayat di kawasan tersebut.

Baca juga: Tim Ekspedisi Patriot dampingi 39 guru Jayapura gunakan PID

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.